Mendekat dong PLN ku

Sebagai satu-satunya Penjual listrik langsung ke konsumen, PLN merupakan “penerang” bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang terjadi jika satu-satunya perusahaan penerang tersebut korup? Ini adalah suatu mimpi buruk bagi para pelanggannya. Sebagai perusahaan yang menjual listrik untuk konsumen PLN diharuskan bersih sebersih bersihnya. Jangan sampai kita kalah dengan pengelolaan swasta. Harus ada sanksi serta teguran yang tegas untuk para oknum-oknum yang mencoreng nama baik PLN.

PLN tercatat menjadi BUMN pertama di Indonesia yang membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan LSM anti-korupsi. Ini merupakan komitmen PLN untuk menjadi BUMN yang bersih sehingga kenyamanan kita sebagai konsumen bisa terjamin. Lingkup kerjasama PLN-TII adalah kaji ulang proses bisnis pengadaan dan pelayanan pelanggan agar di kedua proses itu benar-benar tidak ada lagi potensi korupsi dan suap. Proses pengadaan PLN juga harus berstandar Internasional serta mencerminkan pendekatan sebuah korporasi besar, fleksibel dan menjunjung tinggi asas efisiensi, bukan pendekatan sebuah instansi pemerintah yang lebih mengedepankan proyek. Sebagai sebuah perusahaan besar dengan jumlah pegawai puluhan ribu juga diharapkan para direksi-direksi PLN mampu menjalin garis koordinasi yang baik kepada para bawahannya sehingga potensi untuk korupsi juga bisa berkurang. Dengan semakin majunya teknologi bukan hal sulit untuk saling berkordinasi walaupun jaraknya jauh. Para pimpinan bisa tetap mengawasi bawahannya.

Selain itu, proses pelayanan pelanggan juga haruslah modern serta didukung oleh teknologi informasi yang canggih. Kita bisa memanfaatkan jaringan sosial media yang saat ini lebih banyak digunakan masyarakat Indonesia ketimbang koran. Dengan media sosial seperti website, facebook ataupun twitter PLN bisa berkomunikasi langsung dengan para pelanggannya. Sekarang PLN sudah mulai gencar mempromosikan diri lewat media sosial. Bisa dilihat pada akun twitter @PLN_123 jumlah followersnya sudah mencapai 63 ribu. Namun PLN juga masih harus lebih gencar lagi mempromosikan dirinya lewat media sosial tersebut agar semua pelanggannya bisa update tentang berita-berita terbaru dari PLN dan bisa mendengar keluhan-keluhan para pelanggan seperti gangguan atapun adanya percobaan korupsi serta teknis penghitungan listrik prabayar. Sudah ada 5 juta lebih pelanggan yang menggunakan listrik prabayar namun mereka belum mengerti transparasi penghitungannya. Mungkin dari PLN sendiri bisa memberikan pencerdasan lewat media sosial tersebut. Dengan bantuan teknologi ini semua orang jadi bisa tahu jika saat ini terjadi gangguan ataupun pemadaman  bergilir dsb sehingga bisa sedikit mengedukasi pelanggan dan membuka wawasan mereka yang selama ini hanya mampu mencela-cela PLN bisa sedikit mengerti kejadian sebenarnya. Walaupun yang memang diinginkan masyarakat kita sekarang cukup sederhana “Listrik jangan biarpet, kalupun pet ya cepet”.

PLN bersih anti suap

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya adalah Nur Pamudji, menggantikan Dahlan Iskan dirut sebelumnya yg di lantik menjadi menteri BUMN. 

Saat ini, banyak pejabat-pejabat negara maupun pengusaha yang melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya dan pada akhirnya negara rugi hingga milyaran hingga triliunan rupiah. Maka, Nur Pamudji selaku Dirut PLN Melakukan program PLN Bersih untuk memerangi koruptor khususnya di tubuh PLN sendiri.

Direktur Utama PLN Nur Pamuji mengatakan PLN memegang peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Sebagai penyedia tunggal energi listrik di negara ini, PLN perlu terus membenahi diri untuk menjadi perusahaan yang sehat dan efisien.

Nur Pamuji menyatakan ada dua hal yang dirasa sangat perlu pembenahan dalam tubuh PLN. Kedua hal itu adalah sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terhadap masyarakat. Pengadaan barang dan jasa di PLN masih terindikasi rentan korupsi, suap, gratifikasi dan konflik kepentingan. Sementara dalam pelayanan terhadap masyarakat, PLN sering dinilai kurang responsif. 

"Untuk memperbaiki dua aspek ini, maka pada Februari lalu kami mulai kerja sama dengan Transparency International-Indonesia (TII)," kata Nur Pamuji.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal TII Natalia Soebagyo menyatakan kesiapannya untuk melakukan fasilitasi dalam proses transparansi di tubuh PLN. "Sebagai komitmen kami terhadap prinsip independensi, maka kami tidak mendapatkan pendanaan apa pun dari PLN," ujarnya.

Menurut Natalia, sebagai salah satu strategi dalam memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa PLN, maka TII memperkenalkan model Collective Action Against Corruption. Asumsi dasar model ini adalah bahwa korupsi tak pernah dilakukan sendirian. Maka dalam konteks kerja sama dengan PLN, TII juga juga turut merangkul para vendor PLN. "Penandatanganan deklarasi ini merupakan langkah awal PLN dan para vendornya untuk berkomitmen menjalankan bisnis yang bersih," katanya.

Mari kita dukung PLN yang bersih untuk Indonesia yang lebih baik :)